Aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar seluruh aparatur sipil negara (ASN), maupun camat, lurah dan seluruh perangkat desa di Kabupaten Kediri untuk bersikap netral, dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dengan membawa alat peraga seperti banner dan sound system, mereka dengan lantang menyuarakan agar para camat, lurah dan perangkat desa untuk tidak membuat suasana pilkada kian panas.
Dalam hal ini massa melakukan aksi unjuk rasa mulai dari Kantor Kecamatan Wates, Desa Pojok, hingga Kecamatan Plosoklaten.
Tasong, salah satu perwakilan aksi unjuk rasa mengaku, jika kedatangan mereka ke kantor kecamatan dan kelurahan tersebut untuk meminta agar pejabat publik di Kabupaten Kediri bersikap netral.
Sebab dalam hal ini Tasong mengungkapkan, jika suasana di tingkat bawah tengah carut marut dan tak kondusif.
Tasong menjelaskan, adanya dugaan keterlibatan pihak perangkat desa, hingga camat maupun lurah yang dengan sengaja memberikan iming-iming, dan menakuti warga untuk memilih satu satu calon kepala daerah.
Selain itu, Tasong pun menaruh rasa kecewa, atas masih terpasangnya banner dari seorang petahana yang masih terpampang di sejumlah kantor kecamatan maupun desa. Menurutnya hal itu akan memicu permasalahan, dan pemikiran bias dari masyarakat.
" Agar kita semua menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024," ucapnya.
Sementara itu, usai melakukan aksi unjuk rasa, mereka melampirkan surat pernyataan kepada sejumlah kelurahan dan kecamatan untuk bersikap netral.
Salah satunya ke Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, massa ditemui perangkat desa Kaur Tata Usaha dan Umum, Siti Fatimah dan mengucapkan terimakasih telah diingatkan dalam Pilkada serentak 2024 untuk netral.
" Kami sebagai pihak pemerintah untuk netralisasi tidak memihak salah satu calon, dan saya berharap Pilkada 2024 ini bisa berjalan lancar, aman dan mendapatkan pimpinan yang amanah," pungas Siti Fatimah.(AG892/yy)
0 Komentar